Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Siswa SeRAK, Belajar Advokasi

...
Setelah sempat libur beberapa pekan, kelas belajar Sekolah Rakyat Anti Korupsi kembali aktif, Senin (07/04/2014). Materi yang diberikan pada pertemuan ke 11 yaitu materi Advokasi. Pada pertemuan ini langsung di fasilitasi oleh koordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, Mukhlis Munir, ST. 
Dalam memfasilitasi materi ini, setelah menjelaskan tentang materi advokasi kepada siswa. Terus, untuk memperdalam materi tersebut, Mukhlis membagi tiga kelompok diskusi dengan tiga kasus berbeda. Untuk kelompok pertama kasus yang diberikan adalah tentang kasus sawah di kecamatan Peudada yang gagal panen karena belum adanya irigasi. Kelompok kedua kasus yang diberikan adalah tentang pekarangan sekolah SD 11 kecamatan Gandapura yang tergenang air ketika hujan turun. Sedangkan kelompok ketiga yaitu kasus yang diberikan adalah tentang kelulusan tenaga honorer K2 bermasalah karena banyak honorer siluman yang lulus. 
Setelah mendapatkan kasus tersebut, siswa SeRAK menganilsa kasus mereka masing-masing menurut kelompok . Lalu baru memetakan tujuan advokasi, koalisi pendukung, aktor lawan, target advokasi dan metode/cara advokasi. Kemudian mereka mempresentasikan kasus masing-masing sambil berdiskusi sesama siswa lainnya.
Jarjani Putra

Daftar Anggota DPRK Bireuen Penunggak Dana TKI

Bireuen-Menurut data yang diperoleh Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, dari 36 orang anggota DPRK Bireuen Periode 2004-2009 yang sudah melunasi keseluruhan Tunjangan Komunikasi Insentif hanya 11 orang, 9 orang belum mengembalikan sama sekali, dan sisanya masih menyicil. Total anggaran yang sudah dikembalikan sejumlah Rp 816.925.000,00.

Data ini menurut Koordinator GaSAK Bireuen Mukhlis Munir, ST diperoleh setelah proses yang panjang dan penyelesaian sengketa informasi ditempuh GaSAK dengan Sekwan Bireuen untuk mendapatkan data pengembalian dana TKI anggota DPRK Bireuen periode 2004-2009.

Berdasarkan pantauan GaSAK adanya anggota dewan yang belum melunasi anggaran tersebut namun mencalonkan diri kembali pada Pileg 2014. Miris memang karena seyogyanya yang akan menjadi perwakilan rakyat memiliki track record yang baik, memiliki integritas moral yang tinggi, dan tidak sedang mengalami sengketa atau persoalan.

“Bila ini yang terjadi, maka sudah seharusnya masyarakat cerdas dalam memilih caleg tersebut, karena bagaimana ingin menyelesaikan permasalahan rakyat, apabila dirinya sendiri tidak bisa dijadikan panutan dan masih terlilit masalah” tegas Mukhlis Munir, ST.

GaSAK juga mengapresiasi anggota dewan yang sudah melunasi dana TKI tersebut. Dalam hal ini mereka telah menunjukkan dedikasi terhadap aplikasi UU dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Negara.

Tunggakan Setara 28 Rumah Dhuafa

GaSAK sangat menyayangkan sikap mereka yang belum melunasi tunggakan ini. Bila anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah maka berapa jumlah rumah kaum dhuafa yang akan bisa dibangun jika alokasinya diperuntukan ke pemberantasan kemiskinan. 

“Perkiraan kasar pembangunan rumah kaum Dhuafa dapat dibangun dengan biaya sebesar Rp 50,000,000/unit, maka jika dibagikan dengan total tunggakan dana TKI tersebut bisa membangun sekitar 28 unit rumah kaum dhuafa di kabupaten Bireuen” kata Mukhlis Munir, ST.

GaSAK mendesak kejaksaan negeri Bireuen segera menagih sisa dana TKI tersebut sesuai perintah Kejati Aceh beberapa waktu yang lalu. Jika mereka tidak ada niat mengembalikan sudah wajar dan patut masalah ini dikatagorikan sebagi perbuatan merugikan negara dan memperkaya diri sendiri serta melawan hukum atau perintah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah (tim)

Berikut Rekapitulasi Setoran pengembalian TKI Anggota DPRD Kabupaten Bireuen Periode 2004-2009 per tanggal 20 Januari 2014. Kami akan terus memperbaharui data ini pada postingan berikutnya.

Rekapitulasi Setoran TKI
Data Setoran Pengembalian Dana TKI per tanggal 20 Januari 2014

GaSAK : Anggota DPRD Bireuen Periode 2004-2009 Tunggak Dana TKI Rp. 1,410 Miliar


Mukhlis Munir, ST
Bireuen-Koordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen Mukhlis Munir, ST melalui siaran pers kepada Tim Serak mengatakan besaran dana Tunjangan Komunikasi Insentif yang belum dikembalikan anggota DPR kabupaten Bireuen periode 2004-2009 sebesar Rp 1.410.755.000 ( satu miliyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ). Tercatat sebanyak 36 anggota dewan yang menerima dana tersebut, 11 orang dari mereka telah melunasi, sisanya menyicil dan bahkan belum membayar sama sekali.

Lebih lanjut Mukhlis Munir menegaskan, sebagaimana terlampir dalam PP No 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 29 A PP No 21/2007 secara tegas menyebutkan, anggota DPRD yang telah menerima TKI dan pimpinan DPRD yang menerima BPOP sebagaimana dimaksud dalam PP No 37/2006 harus menyetorkan ke kas umum daerah paling lambat satu bulan menjelang berakhirnya masa jabatan pada tahun 2009.

“UU sudah mewajibkan untuk mengembalikan dana tersebut, maka kewajiban anggota dewan untuk segera melunasinya. Dan kita juga harus mengkaji ulang bagi anggota dewan telah meninggal dunia, maka pengembalian tunjangan dilakukan oleh ahli warisnya.” Tegas Mukhlis Munir, Sabtu (28/2/2014)

Dia juga menghimbau baik yang menyicil apalagi yang belum sama sekali mengembalikan dana tersebut supaya segera mengembalikannya. Begitu pula pada anggota dan pimpinan yang sudah di-PAW atau sudah tidak menjabat. Bila anggota dewan diberhentikan, maka cicilan pengembalian tunjangan harus dilunasi sebelum berhenti. Bila anggota dewan tersebut meninggal dunia, maka pengembalian Tunjangan dilakukan oleh ahli warisnya. (Tim)

Di Bireuen : Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Masih Sangat Rendah


Suasana Belajar
Jarjani Putra/ SeRAK Bireuen

Matangglumpangdua_Senin (27/01/2014) Sekolah Rakyat Anti Korupsi (SeRAK) kembali menggelar pendidikan rutin. Pada pendidikan kali ini SeRAK kedatangan pemateri dari Komisi Informasi Aceh (KIA). Nyakni H. Hamdan Nurdin salah satu komisioner KIA yang menjabat sebagai ketua bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi.

Pada penyampaian materinya, Hamdan mengatakan penyerapan tentang informasi publik masih sangat kurang, termasuk Kabupaten Bireuen. Juga banyak SKPK yang masih kurang memahami tentang kewajibannya sebagai badan layanan publik.

“Banyak SKPK kita yang masih kurang memahami tentang kewajibannya sebagai badan layanan publik.” Katanya.

Menurut Hamdan, untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bireuen hanya ada di Dinas Perhubungan, Informatika dan Dokumentasi yang baru di bentuk pada desember tahun 2013 lalu. “Padahal sesuai dengan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik setiap SKPK harus ada PPID nya. Jadi ketika masyarakat memohon data langsung melalui PPID.” Ujarnya.

Selain itu, Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga masih sangat rendah implementasinya. “Padahal undang-undang tersebut sudah diundangkan pada tanggal 1 Mei 2010. Seharusnya semua SKPK sudah paham dengan amanat undang-undang tersebut.” Tambahnya.

Bersama Pemateri Serak
Foto Dok: 02/SeRAK

Posted by: Muhibbun

Fokus Pengawasan Inspektorat adalah Untuk Pembinaan

Hamdani A. Gani, SH,  M.Hum Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen saat menjadi narasumber pada Talkshow Radio Interaktif di Radio Andyta 105,1 FM yang di pandu host Murni M. Nasir, Jum'at (24/01/2014)


 Jarjani putra/SeRAK Bireuen

Matangglumpangdua_Jum’at (24/01/2014) Sekolah Rakyat Anti Korupsi (SeRAK) Bireuen bekerja sama dengan Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen dan di dukung penuh oleh PT. Radio Andyta Peusangan 105,1 FM kembali menggelar talkshow radio interaktif dengan tema “Peran Inspektorat Dalam Meminimalisir Korupsi.”

Pemateri pada talkshow kali ini yaitu Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen, Bapak Hamdani A. Gani, SH,  M.Hum.

Dalam talkshownya, Hamdani mengatakan Inspektorat dalam melakukan pengawasan itu meliputi pengawasan Bidang Aparatur Pemerintahan, Proyek Fisik, Aset, sampai pada Proyek Non Fisik.

“Inspektorat melakukan pengawasan mencakup Bidang Aparatur Pemerintahan, Proyek Fisik, Aset, sampai pada Proyek Non Fisik.” Katanya.

Hamdani juga menambahkan teknik pengawasan atau audit yang dilakukan Inspektorat dengan cara pembentukan tim. “Tim yang di bentuk mencapai delapan tim. Jika bertugas dalam satu tim mencapai satu dinas dalam satu hari. Sehingga pekerjaannya akan sedikit lebih cepat.” Ujarnya.

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa Inspektorat dalam melakukan pengawasan, tidak fokus pada penyidikan kasus. Tetapi fokus utama Inspektorat adalah pembinaaan. “Makanya letak perbedaan dengan pihak kepolisian di sini. Kalau pihak kepolisian setelah ada kasus lalu dilimpahkan ke jaksa dan diteruskan sampai proses ke pengadilan.” Jelas Hamdani

Di akhir talkshow, Hamdani berharap masyarakat juga harus melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mengimbau kepada semua elemen untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa dan diridhoi Allah.